"Rangkaian perjalanan RALB kami tuangkan dalam waarmerking tanggal 6 Juli 2021 dan kami laporkan ke Dinas Koperasi Kampar untuk diubah pencatatannya. Namun, hingga saat ini Diskop Kampar masih tutup mata hingga kami membuat pengaduan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI perwakilan Riau," ujarnya. 

"Hasil pertemuan dengan Ombudsman, Kepala Diskop mengakui siap untuk tandatangan RALB dengan konsekuensi ada rekomendasi dari Pemda atau Ombudsman untuk menjamin keamanan dirinya. RALB murni keinginan anggota petani tidak ada hubungannya dengan isu sengketa lahan dan PTPN V," lanjut dia. 

Kepala Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengatakan telah menampung seluruh aduan para petani. Dia mengatakan menjadikan seluruh aduan tersebut sebagai bahan masukan atas laporan yang diterima KSP sebelumnya. Meski begitu, Abet berharap kebun Kopsa-M dapat segera dikelola kembali demi kelangsungan para petani. 

"Kami apresiasi atas seluruh masukan, pandangan, dan keterangan bapak ibu semua. Dan tentunya menjadi bahan pembanding untuk keseimbangan informasi atas laporan yang masuk ke KSP. Kami berharap kebun dapat dikelola kembali demi nasib petani dan pekerja yang ada. Kami akan berupaya untuk mencari jalan penyelesaian konflik Kopsa-M dalam waktu yang tidak begitu lama," terang Abetnego. (*/di)